Swarantara.com
Sekarang kalian baru tahu kan? Ternyata kalau ditetapkan jadi “Bencana Nasional”, semuanya akan terpaksa ada audit besar-besaran penyebab kerusakan, struktur tata ruang dan izin lingkungan sampai siapa yang menyebabkan kerusakan harus dicari.
Lalu semua proyek milyaran dollar lahan untuk sawit, pembalakan hutan dan tambang emas juga harus dihentikan yang tengah dimainkan oleh para oknum pejabat dan politisi busuk yang mengelola negeri ini demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Pun juga demi hemat biaya, serta mengamankan alokasi anggaran untuk program absurd populis makan gratis dan koperasi desa merah putih itu yang tidak ingin dikurangi sepeserpun untuk dana penanggulangan bencana yang tengah terjadi.
Salah satu cara untuk mengalihkan hal-hal semacam itu memang harus dibuatkan pencitraan semu dan pengalihan perhatian publik terhadap apa yang sesungguhnya terjadi dibalik musibah bencana besar di Sumatera sekarang.
Sayangnya dengan cukuplah disumpal bansos seadanya, sebagian masyarakat jadi lupa dan malah terjebak dengan pemaknaan arti dan diksi narasi yang dibuat oleh penguasa rezim salah urus dan salah kelola, rezim keberlanjutan ini; disaat korban jiwa sudah tembus 800 orang meninggal dunia, penetapan status tanggap darurat bukan bencana nasional, tapi malah jadi bencana daerah.
(Swtr.c-)